Ilustrasi |
KM. Salaja Kampo-Puluhan
mahasiswa Desa Risa Kecamatan Woha nyaris menyegel markas (Basecamp) PT. Sinar
Intan Papua Permai (SIPP). Mahasiswa kecewa, karena SIPP selaku kontraktor proyek
irigasi Dam Pelaparado tidak melibatkan warga setempat sebagai pekerja proyek
tersebut.
Aksi protes ini
hampir saja menemui jalan buntu, bila pihak kontraktor tidak merespon tuntutan mahasiswa.
Sejumlah mahasiswa menilai, pekerjaan tersebut sengaja tidak melibatkan warga
Desa Risa. Kondisi tersebut, memaksa mahasiswa menyampaikan aksi protes
terhadap kebijakan PT. SIPP.
Pasalnya, Dinas
Pejkerjaan Umum (PU) Provinsi sebelumnya sudah menyepakati bahwa proyek itu
akan dikerjakan oleh warga setempat. “PU sudah menegaskan, PT manapun yang
mengejarkan proyek irigasi ini, harus melibatkan warga setempat,” kata koordinator
mahasiswa, Burhan mengutip ucapan pihak Dinas PU.
Burhan meminta
agar pihak kontraktor segera merombak struktur pekerja dalam proyek tersebut. Dia
menilai, sejumlah pekerja di PT tersebut adalah warga Kota Bima. “Ironisnya
lagi, proyek ini, juga melibatkan salah satu LSM yang ada di Kota Bima,”
sorotnya.
Dikatakan, proyek
pembangunan Dam di Desa Risa tersebut, pemerintah pusat telah menggelontorkan
dana sebanyak Rp 9.3 M. Sejauh ini, pekerjaan Dam tersebut sudah dilaksanakan
sekitar 30 persen.
Burhan
menduga, pekerjaan tersebut tidak sesuai RAB. Pasalnya, kata dia, pengadaan material
seperti pasir, kerikil dan sebagainya, tidak diketahui sumbernya dari mana. Disamping
itu, pengadaan yang dilakukan pelaksanaan proyek, juga tidak memenuhi
standar.
“Parahnya,
material seperti kerikil, pasir dan batu itu tidak layak, karena batunya
berbentuk kapur,” ujarnya.
Menurut dia,
pihak proyek sengaja menggunakan material yang tidak bermutu demi mendapatkan
keuntungan besar. Kecurigaan itu diperkuat karena satupun warga Risa tidak
dilibatkan sebagai pekerja dalam proyek tersebut. Hal ini membuat mahasiswa setempat
merasa geram dan hendak menyegel PT. SIPP.
Burhan
mengklaim, warga setempat sangat berperan mendukung proses penganggaran proyek
irigasi ini. Sehingga, kata dia, hal yang wajar jika warga melakukan protes
terhadap PT. SIPP. Untuk itu, Burhan meminta pembagian kerja untuk lima desa. Yakni
Desa Risa, Keli, Naru, Waduwani dan Tente.
“Kelima desa
tersebut harus dilibatkan dalam pekerjaan ini, jika tidak ingin pekerjaannya diblokade,”
tandasnya. (SK.Edo)
0 komentar:
Posting Komentar