Minggu, 13 Juli 2014

Ilustrasi
KM. Salaja Kampo-Puluhan mahasiswa Desa Risa Kecamatan Woha nyaris menyegel markas (Basecamp) PT. Sinar Intan Papua Permai (SIPP). Mahasiswa kecewa, karena SIPP selaku kontraktor proyek irigasi Dam Pelaparado tidak melibatkan warga setempat sebagai pekerja proyek tersebut.
 
Aksi protes ini hampir saja menemui jalan buntu, bila pihak kontraktor tidak merespon tuntutan mahasiswa. Sejumlah mahasiswa menilai, pekerjaan tersebut sengaja tidak melibatkan warga Desa Risa. Kondisi tersebut, memaksa mahasiswa menyampaikan aksi protes terhadap kebijakan PT. SIPP.
 
Pasalnya, Dinas Pejkerjaan Umum (PU) Provinsi sebelumnya sudah menyepakati bahwa proyek itu akan dikerjakan oleh warga setempat. “PU sudah menegaskan, PT manapun yang mengejarkan proyek irigasi ini, harus melibatkan warga setempat,” kata koordinator mahasiswa, Burhan mengutip ucapan pihak Dinas PU.
 
Burhan meminta agar pihak kontraktor segera merombak struktur pekerja dalam proyek tersebut. Dia menilai, sejumlah pekerja di PT tersebut adalah warga Kota Bima. “Ironisnya lagi, proyek ini, juga melibatkan salah satu LSM yang ada di Kota Bima,” sorotnya. 
 
Dikatakan, proyek pembangunan Dam di Desa Risa tersebut, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana sebanyak Rp 9.3 M. Sejauh ini, pekerjaan Dam tersebut sudah dilaksanakan sekitar 30 persen. 
 
Burhan menduga, pekerjaan tersebut tidak sesuai RAB. Pasalnya, kata dia, pengadaan material seperti pasir, kerikil dan sebagainya, tidak diketahui sumbernya dari mana. Disamping  itu, pengadaan yang dilakukan pelaksanaan proyek, juga tidak memenuhi standar.
 
“Parahnya, material seperti kerikil, pasir dan batu itu tidak layak, karena batunya berbentuk kapur,” ujarnya.
 
Menurut dia, pihak proyek sengaja menggunakan material yang tidak bermutu demi mendapatkan keuntungan besar. Kecurigaan itu diperkuat karena satupun warga Risa tidak dilibatkan sebagai pekerja dalam proyek tersebut. Hal ini membuat mahasiswa setempat merasa geram dan hendak menyegel PT. SIPP.
 
Burhan mengklaim, warga setempat sangat berperan mendukung proses penganggaran proyek irigasi ini. Sehingga, kata dia, hal yang wajar jika warga melakukan protes terhadap PT. SIPP. Untuk itu, Burhan meminta pembagian kerja untuk lima desa. Yakni Desa Risa, Keli, Naru, Waduwani dan Tente. 
 
“Kelima desa tersebut harus dilibatkan dalam pekerjaan ini, jika tidak ingin pekerjaannya diblokade,” tandasnya. (SK.Edo)
 
 

0 komentar:

Posting Komentar