 |
| Illustarsi |
Dia menilai Panitia Pemilihan Anggota BPD tidak memiliki legitimasi yang jelas. “Panitia itu tidak memiliki SK yang sah. Pemilihan anggota BPD tersebut juga tidak professional dan terkesan diskriminatif,” klaim Wahyudin saat beraudiensi dengan Camat Woha, Drs. Dahlan beserta Kepala BPMDes Kabupaten Bima.
Wahyudin juga menyatakan, persoalan itu menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang mekanisme pemilihan anggota BPD. Di samping itu hematnya, terdapat satu dusun di Desa Samili yang tidak memiliki keterwakilan. “Pasal 28 dan 30 ayat 1 pada PP itu tidak dipenuhi oleh panitia. Ini menandakan adanya permainan dari beberapa oknum,” tandasnya.
Wahyudin menambahkan, mestinya dalam satu dusun ada keterwakilan dari anggota BPD yang diusulkan. Malah keterwakilan tersebut dialihkan ke dusun lain, yang ia duga ada main dengan panitia dan Pemerintah Desa. “(Dari) 10 dusun yang ada, hanya dusun Tunas Mekar yang tidak memiliki keterwakilan. Malah didominasi oleh dusun Ndora sebanyak 3 orang,” beber mantan ketua Forkoma Mataram ini.
Wahyudin mengaku telah mempertanyakan persoalan itu kepada Pemerintah Desa. Namun hingga anggota BPD dilantik, Pemerintah Desa tak kunjung meresponnya. “Kita layangkan surat audiensi kepada Pemerintah Desa pada Tanggal 30 Desember lalu, namun tidak pernah mau digubris. Ini merupakan bentuk ketidak-transparannya perekrutan anggota BPD,” akunya.
Sementara itu, Kepala Desa Samili, M Hatta tidak berhasil ditemui saat pelantikan anggota BPD untuk dikonfirmasi. Sedangkan Camat Woha sendiri enggan berkomentar banyak menanggapi soal itu. Menurut dia, persoalan itu merupakan tanggungjawab Pemerintah Desa. “Tanyakan saja Kadesnya kalau soal ini. Kami hanya melantik sejumlah anggota BPD yang sudah diseleksi pada masing-masing desa,” ujarnya dan diamini Kepala BPMDES Kabupaten Bima, Putarman SE. (Sk.Edo)
0 komentar:
Posting Komentar