Rabu, 12 Maret 2014

Ilustrasi
KM. Salaja Kampo—Sejumlah KPPS se- Kecamatan Bolo, mendatangi Kantor KPU Kabupaten Bima, Rabu (13/3). Mereka mendesak agar KPU mencopot ketua PPK Kecamatan Bolo, Drs. Syamsudin. Menurut mereka, oknum diduga telah memotong dana pengadaan baliho sebanyak 700 ribu per KPPS.
 
Selain mendesak pemberhentian ketua PPK, mereka juga meminta agar KPU menarik kembali sisa uang tersebut. “Dari jumlah anggaran Rp 1,7 juta per PPS itu, setiap PPS hanya dikasih Rp 900 ribu saja,” beber Mutlak, PPS Desa Sondosia.
 
Dikatakan, persoalan itu baru diketahui setelah KPU menolak RPU yang diberikan oleh PPK. Penolakan itu disebabkan karena pencairan anggaran tidak sesuai juknis. Akibatnya sejumlah PPS mempertanyakan kemana sisa anggaran tersebut. “Kami tidak tahu soal nominal uang itu. Makanya kami bingung, ternyata ada masalah di ketua PPK,” tandasnya. 
 
Mereka mengancam akan melakukan aksi mogok kerja bila tuntutan itu tidak diindahkan. “Pokoknya kami minta agar ketua PPK di PAW,” desaknya.
 
Sementara itu, ketua KPU Kabupaten Bima Siti Nur Susilawati SIP mengatakan, persoalan itu hanya salah paham. Pasalnya, pencairan anggaran untuk baliho terjadi saat masa kekosongan komisioner KPU. “Tadi sudah kita jelaskan ke mereka bahwa ini ada miskomunikasi,” paparnya.
 
Dia menjelaskan, persoalan itu diambil alih langsung oleh KPU pusat melalui sekretariat KPU Kabupaten. “Kalau saat itu ada komisioner KPU, tentu hal ini tidak terjadi. Karena KPU akan mengevaluasi kembali,” jelas Susila.
 
Menindaklanjuti permintaan KPPS, saat ini pihaknya belum bisa memberi kepastian. Itu disebabkan karena deadline pemilu sudah tidak lama lagi. Sehingga membutuhkan kerja kolektif dari PPK hingga PPS. “Nanti kalau kita PAW PPK-nya tambah ribet, karena pileg tinggal sebulan,” pungkasnya. (SK.Edo)

0 komentar:

Posting Komentar