Ilustrasi |
KM. Salaja Kampo—Sejumlah
KPPS se- Kecamatan Bolo, mendatangi Kantor KPU Kabupaten Bima, Rabu (13/3). Mereka
mendesak agar KPU mencopot ketua PPK Kecamatan Bolo, Drs. Syamsudin. Menurut
mereka, oknum diduga telah memotong dana pengadaan baliho sebanyak 700 ribu per
KPPS.
Selain
mendesak pemberhentian ketua PPK, mereka juga meminta agar KPU menarik kembali
sisa uang tersebut. “Dari jumlah anggaran Rp 1,7 juta per PPS itu, setiap PPS
hanya dikasih Rp 900 ribu saja,” beber Mutlak, PPS Desa Sondosia.
Dikatakan,
persoalan itu baru diketahui setelah KPU menolak RPU yang diberikan oleh PPK.
Penolakan itu disebabkan karena pencairan anggaran tidak sesuai juknis. Akibatnya
sejumlah PPS mempertanyakan kemana sisa anggaran tersebut. “Kami
tidak tahu soal nominal uang itu. Makanya kami bingung, ternyata ada masalah di
ketua PPK,” tandasnya.
Mereka
mengancam akan melakukan aksi mogok kerja bila tuntutan itu tidak diindahkan. “Pokoknya
kami minta agar ketua PPK di PAW,” desaknya.
Sementara
itu, ketua KPU Kabupaten Bima Siti Nur Susilawati SIP mengatakan, persoalan itu
hanya salah paham. Pasalnya, pencairan anggaran untuk baliho terjadi saat masa
kekosongan komisioner KPU. “Tadi sudah kita jelaskan ke mereka bahwa ini ada
miskomunikasi,” paparnya.
Dia menjelaskan,
persoalan itu diambil alih langsung oleh KPU pusat melalui sekretariat KPU
Kabupaten. “Kalau saat itu ada komisioner KPU, tentu hal ini tidak terjadi.
Karena KPU akan mengevaluasi kembali,” jelas Susila.
Menindaklanjuti
permintaan KPPS, saat ini pihaknya belum bisa memberi kepastian. Itu disebabkan
karena deadline pemilu sudah tidak lama lagi. Sehingga membutuhkan kerja
kolektif dari PPK hingga PPS. “Nanti kalau kita PAW PPK-nya tambah ribet, karena
pileg tinggal sebulan,” pungkasnya. (SK.Edo)
0 komentar:
Posting Komentar