Pemda Dinilai Lamban

Dr. Ibnu Khaldun, M.Si

KM. Salaja Kampo—Sudah beberapa bulan Bupati Bima Drs H Syafruddin HM Nur M.Pd memimpin Kabupaten Bima. Sebagai pemimpin transisi pengganti H Ferry Zulkarnaen ST, belum banyak tanda reformasi yang dilaksaanakan.

 

Direktur Central for Election and Political Party (CEPP) STKIP Taman Siswa Bima Dr. Ibnu Khaldun M.Si mengingatkan Bupati agar segera melakukan pembenahan. Menurut dia, saat ini Bupati cenderung fokus pada perbaikan penciteraan. Selain itu, melakukan upaya pengamanan posisi pada Pemilukada 2015 mendatang. 

 

“Hal itu bisa dilihat dari sejumlah orang yang dipasang pada sejumlah jabatan strategis atau posisi lain di pemerintahan yang dipimpin,” sorot Ibnu.  

 

Sebagai lembaga yang memperkuat demokrasi, CEPP ini mendorong agar Bupati menyeleksi pejabat sesuai kemampuan. Ibnu meminta Bupati untuk segera membangun system dalam pembenahan demokrasi. 

 

“UU sudah memberi wewenang agar dalam rekrutmen pejabat, harus berdasarkan kemampuan pejabat. Dan bukan berdasarkan kedekatan emosional,” tandasnya.

 

Kata Ibnu, mutasi, demosi, degradasi atau promosi pejabat lingkup Kabupaten Bima baru terlaksana secara prosedural saja. Bahkan bisa diidentifikasi hanya 10-15 persen masih salah penempatan. Padahal, mestinya sistem rekrutmen pejabat harus diawali indikator yang jelas,  sesuai rekam jejak. 

 

“Saat ini aromanya menggunakan orang-orang yang bisa mengamankan posisinya saja,” ujar pria yang juga sebagai ketua kampus STKIP Tamsis Bima ini.

 

Dijelaskannya, mutasi dan degradasi jabatan merupakan hal biasa. Namun tetap harus didasari indikator yang jelas. Stigma bahwa jabatan  berasal dari orang-orang  bisa diminialisasi jika saja Bupati membangun sistem bagus.

 

“Pemerintahan sekarang masih berjalan agak lambat,  karena memikirkan stabilitas dan kepentingan kekuasaan politik pada 2015,” katanya. 

 

Menurut Ibnu, Bupati baru bisa dikatakan mampu melaksanakan sistim pemerintahan, tergantung dari impelementasi tugas pokok birokrasi.  Yakni melaksankan fungsi regulasi, pemberdayaan dan melayani masyarakat. Hal ini dapat diukur dari penggunaan dana APBD.

 

Katanya, belanja dana APBD sekarang masih didominasi untuk belanja aparatur. Terobosan ini yang mesti dilakukan Bupati sekarang. Tidak berpikir untuk 2015, tapi percepatan pembangunan, karena Kabupaten Bima masih termasuk daerah tertinggal. 

 

“Untuk APBD, belanja aparatur sebanyak 77 persen. Sedangkan belanja publik hanya 23 persen. Padahal, seharusnya belanja publik lebih banyak dari belanja aparatur,” sebutnya.

 

Meski begitu, isyarat Bupati melaksanakan pembangunan seperti jembatan Lewa Mori merupakan hal positif yang harus diwujudkan. Ibnu menilai, masa kekuasaan empat tahun umumnya dimanfaatkan Kepala Daerah untuk memperbaiki citra dan mengamankan posisi.

 

Latar belakang Bupati Bima yang berasal dari akademisi dan pengusaha merupakan modal bagus untuk berpikir analisis dan cepat. Hal itu harus mampu diwujudkan dalam sistem pemerintah. 

 

“Kepemimpinan H. Syafruddin bisa dibilang sukses karena tidak diwarnai dinamika dan gejolak sosial. Berbeda bila dibandingkan saat proses pergantian Kepala Daerah di wilayah lain. Kepercayaan masyarakat itu harus dijaga dengan mewujudkan regulasi,” tuntasnya.(edo)